• Indikator ini mengukur jumlah rencana tata ruang yang dikembangkan berdasarkan data spasial terbaru (layer tematik tentang iklim, peta dasar skala besar, dan inventarisasi hak penggunaan lahan) dan siap untuk disetujui oleh Walikota/Bupati serta diintegrasikan ke dalam Online Single Submission (OSS).
• Pada tahun 2025 tidak ada kemajuan karena keterlambatan dalam proses pengadaan.
• Pada tahun 2026 proses pengadaan ulang sedang berproses melalui SPSE ICB.

• Indikator ini mengukur jumlah penerima manfaat proyek melalui hak atas tanah yang terdaftar. Target akhir hak atas tanah yang terdaftar adalah 62 persen dari total 5,2 juta bidang tanah terpetakan, termasuk kasus yang sedang dalam proses litigasi, ketidaklayakan untuk pembuatan sertifikat, kurangnya bukti, dan ketidakbersediaan pemilik tanah untuk pembuatan sertifikat. Informasi ini akan dikelompokkan berdasarkan gender.
• Target masyarakat merupakan hasil pengukuran luas PBT (707.674 Ha) yang dikonversi ke jumlah bidang PBT (Nilai konversi Jawa Bali 1, Luar Jawa Bali 5).

• Indikator ini mengukur jumlah hak atas tanah terdaftar dalam Sistem Informasi Pertanahan ATR/BPN.
• Penerbitan SHAT mencapai 60,102 (sertifikat) dari target luas bidang sebesar 317.638,89 Ha. per tanggal 31/12/2025

• Indikator ini akan mengukur proporsi hak atas tanah terdaftar dan bersertifikat atas nama perempuan, baik secara individu maupun bersama-sama. Belum ada sertifikat hak atas tanah (SHAT) yang diterbitkan karena proses pemetaan lapangan masih berlangsung.
• Belum ada update dari Pusdatin

Pada tahun 2025, perbaikan dilakukan pada ketiga kategori administrasi tanah yang diukur, dengan total capaian sebesar  4.372.857.08 hektare. Dengan rincian sebagai berikut:

• pertama, tanah adat pertanggal 31 Desember 2025 telah mencakup 2,623.44 hektar;
• kedua, tanah terdaftar dengan capaian luas bidang baru pertanggal 28 April 2026 telah mencapai 561.367 hektar; dan
• ketiga, area yang tercakup dalam peta Zona Nilai Tanah (ZNT) pertanggal 11 Februari 2026 telah mencapai 3,810,156 hektar.

• Penghitungan hasil capaian indikator ini akan dilakukan mulai tahun 2026. Indikator ini akan mengukur jumlah konsultasi publik untuk keterlibatan pemangku kepentingan yang inklusif dalam pengembangan rencana tata ruang. 
• Proses lelang paket kegiatan bantuan teknis persiapan materi teknis (Matek) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) untuk RDTR masih berlangsung. Kegiatan akan dilaksanakan di wilayah Sulawesi meliputi 27 Kabupaten dengan target 33 RDTR.
• Telah dilaksanakan Sosialisasi Bantek RDTR dan pengisian form penapisan risiko kepada 33 RDTR Kab/Kota di Sulawesi pada 27, 28, dan 30 Oktober 2025.
• Telah dilakukan pengumuman pelaksanaan pengadaan ulang Penyusunan Matek dan Ranperkada RDTR di Sulawesi, pada SPSE ICB tertanggal 21 November 2025.
• Telah dilaksanakan Kick-Off Kegiatan Penyusunan Matek dan RPerpres RTR-KSN Jabodetabekpunjur, Sasamba dan Tanjung Puting pada 31 Maret 2026

• Penilaian terhadap hasil capaian indikator ini pada tahun 2025 belum dilakukan dan akan dimulai pada tahun 2026. 
• Indikator ini akan mengukur persentase komite perencanaan ruang yang memiliki setidaknya satu perempuan sebagai pengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam menentukan batas lahan dan zonasi selama proses pembuatan atau revisi rencana tata ruang. Pengambil keputusan merujuk pada individu yang secara aktif terlibat dalam membentuk keputusan, bukan hanya berpartisipasi dalam proses konsultasi.

• Indikator ini mengukur jumlah rencana tata ruang kawasan strategis nasional yang dikembangkan, termasuk pertimbangan perlindungan lingkungan dan tindakan strategis terkait perubahan iklim.
• Telah dilakukan pengumuman pelaksanaan pengadaan ulang Penyusunan Matek RPerpres RTR KSN pada SPSE ICB tertanggal 24 Oktober 2025.
• Telah dilakukan Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Matek RPerpres RTR-KSN pada 18 Desember 2025.
• Telah dilakukan Kontrak Penyedia Jasa pada 02 Maret 2026 

• Penghitungan hasil capaian akan dilakukan mulai tahun 2027. Indikator ini akan mengukur jumlah izin penggunaan lahan melalui Online Single Submission (OSS) untuk memantau peningkatan efisiensi alokasi penggunaan lahan akibat perencanaan ruang.
• Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Percepatan Integrasi RDTR ke OSS pada 17 September 2025 bersama BKPM, Kemendagri, dan KPK serta dihadiri oleh 102 pemda secara online.
• Telah dilakukan dukungan terhadap Pengintegrasian 144 Backlog RDTR ke OSS, terhitung dari Oktober sampai dengan Desember 2025 cut off per 31 Desember 2025.

Capaian kegiatan PTSL Terintegrasi Tahun Anggaran 2025 :

• Kuartal 4 (Des 2025) : 348.400.69 Ha
• Kuartal 1 (Mar 2026) : 692.939.00 Ha
• Kuartal 2 (Sd. 18 April 2026) : 708.871 Ha

• Indikator ini akan mengukur waktu administratif yang diperlukan untuk melaksanakan dan menyelesaikan proses peralihan hak atas tanah di ATR/BPN.
• Indikator ini akan dilakukan penilaian pada awal baseline dan pertengahan proyek pada tahun 2027 dan diakhir proyek tahun 2029.

• Indikator ini akan mengukur jumlah komunitas adat yang menerima pengakuan hukum atas hak atas tanah kolektif mereka, termasuk peta kadastral.
• Jumlah komunitas adat yang memiliki hak atas tanah kolektif yang diakui (registrasi tanah adat atau DTU) berjumlah 41, tersebar di 8 provinsi pada tahun 2025, termasuk di provinsi Jambi, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Bali, NTT, dan Sumatera Barat.

• Indikator ini akan mengukur luas lahan di mana hak atas tanah kolektif diakui dalam rangka dukungan proyek.
• Pendaftaran Tanah Adat (DTU) yang didanai ILASPP telah mencapai 2,623.44 Ha yang tersebar di 8 provinsi. (Sumatera Barat, Jambi, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan)

• Indikator ini akan mengukur jumlah penegasan batas desa yang telah menyelesaikan verifikasi lapangan dan siap untuk Peraturan Kepala Daerah tentang Penegasan Batas Desa.
• Kegiatan penegasan batas desa tahun 2025 yang dilaksanakan pada tahun 2026 untuk lokasi di Kabupaten Donggala, Toli-Toli dan Bolaang Mongondow masih berproses, dengan rincian kegiatan yang sudah dilakukan sebagai berikut:

1. Dokumen teknis pengadaan penegasan batas desa telah mendapat persetujuan NOL WB per tanggal 17 Oktober 2025.
2. Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi pada tanggal 20-23 November 2025.
3. Pelaksanaan screening di Desa Lokus ILASPP dilaksanakan pada tanggal 8-12 Desember 2025.
4. Proses pengadaan mulai 27 Desember 2025 dan untuk pengumuman pemenang direncanakan pada minggu ke-4 bulan Maret 2026.
5. Telah dilakukan kegiatan Kick Off Meeting Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, Toli-Toli, Bolaang Mongondow pada tanggal 29 April 2026 di Sulawesi Utara.

• Indikator ini akan mengukur area di mana peta nilai tanah (ZNT dan/atau NBT) telah dibuat dan/atau diperbarui.
• Status per tanggal 11 Februari 2026 capaian peta ZNT tahun 2025 yang disusun/diperbaharui telah mencapai 3,810,156 Hektare.

• Indikator ini akan mengukur jumlah perjanjian teknis yang ditandatangani antara ATR/BPN dengan Pemerintah Daerah terkait penggunaan peta nilai tanah.
• Indikator ini pada tahun 2025 belum diukur dan akan dimulai pada tahun 2026 dan seterusnya.

Indikator ini akan mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan administrasi tanah pada tahun proyek ke-1 (baseline), tahun 2027 (midline), dan tahun 2029 (final). Indikator ini akan memantau persentase responden yang merasa puas atau sangat puas dengan layanan administrasi tanah. Hasil survei akan dianalisis secara terperinci berdasarkan jenis kelamin.

• Indikator ini akan mengukur pengelompokan data berdasarkan tanggapan dari responden perempuan saja.
• Indikator akan diukur pada tahun 2027 dan 2029.

• Indikator ini akan mengukur jumlah total permintaan atau layanan elektronik yang disediakan oleh LIS dalam setahun.
• Per Tanggal 21 Januari 2026, jumlah total akses sistem daring di Pusdatin mencapai 9.009.519 jumlah layanan, dengan 10 layanan tertinggi :

1. Pengecekan sertifikat (3.290.000), 
2. Peralihan hak - jual beli (1.024.756), 
3. Hak Tanggungan (976.630), 
4. Roya (801.226), 
5. Penataan batas/pengukuran ulang dan pemetaan kadastral/pengukuran dan pemetaan kadastral (370.059), 
6. Pemecahan Bidang (284.874), 
7. Informasi nilai tanah atau nilai aset properti (278.760), 
8. Perubahan hak atas tanah (257.467)
9. Pendaftaran tanah pertama kali pengakuan/penegasan hak (232.580),
10. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (191.322)

• Indikator ini mengukur jumlah orang atau bisnis yang menggunakan layanan digital baru atau yang ditingkatkan melalui ILASPP. Hal ini mencakup layanan digital baru yang disediakan serta peningkatan pada layanan digital yang sudah ada, yang disediakan oleh Sistem Informasi Pertanahan dan Portal Geospasial. Jumlah penerima manfaat bisnis akan dikonversi menjadi perkiraan jumlah orang untuk tujuan agregasi.
• Penggunaan layanan digital dengan detail sebagai berikut:

1. Penggunaan di BIG telah mencapai 21.320 orang (Cut off tanggal 30 Desember 2025), dan 
2. Penggunaan layanan di Pusdatin ATR/BPN telah mencapai 1.321.470 orang (cut off tanggal 15 Desember 2025). 
3. Sehingga jumlah total BIG dan Pusdatin adalah 1.342.790 ditambah dengan baseline 12.136.000 pada tahun 2024, maka total keseluruhan penggunaan layanan tahun 2025 mencapai 13.478.790 orang.

• Indikator ini akan mengukur persentase kumulatif wilayah negara yang diliputi oleh gambar udara berskala besar baru yang diproduksi dan diperbarui.
• Proses tender Urban Lot seluas 82.497 km2 dan Non Urban Lot seluas 1.622.532 km2 telah dimulai semua tanggal 26 Agustus 2025, yang akan dikerjakan 2026-2029;
• Target 100% termasuk terhadap luasan data Sulawesi (186.277 km2 setara dengan 9.8%) yang telah diselesaikan tahun 2024 menggunakan APBN.

Indikator ini akan mengukur luas area kumulatif yang dicakup dengan Digital Elevation Model (DEM), Digital Terrain Model (DTM), dan dataset geospasial yang siap digunakan untuk penilaian risiko bencana dan tindakan terkait iklim.

• Indikator ini akan mengukur jumlah total permintaan atau layanan tahunan yang terkait dengan penggunaan peta dasar skala besar yang disediakan oleh inageoportal.
• Capain tahun 2025 sebesar 15,575 ditambah dengan jumlah baseline 372,690

• Indikator ini akan mengukur jumlah dataset geospasial di tingkat desa yang disediakan oleh BIG untuk persiapan dan pemanfaatan dalam penetapan batas desa bagi MoHA.
• Jumlah dataset geospasial di tingkat desa yang siap untuk persiapan dan pemanfaatan Penetapan Batas Desa pada kegiatan PIU Kemendagri telah mencapai 100% dari total target capaian pada Oktober 2025. Perbedaan target dan capaian dikarenakan perbedaan rujukan perhitungan jumlah wilayah administrasi.
• Capaian 2025 dihitung berdasarkan cakupan wilayah administratif desa yang dicakup dengan data Sulawesi dan jumlah wilayah administrasi desa dan kelurahan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2430 Tahun 2025.

Pada tahun 2025 telah dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas sebagai berikut: 

• BPSDM ATR/BPN melaksanakan kegiatan pelatihan yang meliputi: 

1. Pelatihan Integrasi Data Geospasial: Mengintegrasikan Layanan Pertanahan, Administrasi, Perencanaan, dan Pajak di Indonesia. Target jumlah peserta adalah 114, terdiri dari 34 perempuan dan 80 laki-laki.
   Batch 1 (10-14 November 2025) dengan 36 peserta (12 perempuan dan 24 laki-laki), 
   Batch II (17-21 November 2025) dengan 38 peserta (12 perempuan dan 26 laki-laki), 
   Batch III (1-5 Desember 2025) dengan 40 peserta (10 perempuan dan 30 laki-laki). 
2. Pelatihan Sertifikasi Pilot PUNA dengan 72 peserta (2 perempuan dan 70 laki-laki). 
3. Pelatihan Dasar Penilaian Tanah dengan 30 peserta, terdiri dari 13 perempuan dan 17 laki-laki.

• DJTR telah mengikuti Co-Workshop Training Climate Change Resilience Mainstreaming bersama ICEM, dengan peserta berjumah 20 yang terdiri dari (12 perempuan dan 8 laki-laki) 
• DJPHPT telah melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kantor Pertanahan dalam Penguatan Tenurial Masyarakat Hukum Adat Melalui Pelaksanaan Peraturan Menteri ATR/BPN No 14/2024 Secara Inklusif dan Partisipatif. Dengan total peserta Angkatan I berjumlah 48 orang (perempuan 16 dan laki-laki 32). Angkatan II berjumlah 55 orang (Perempuan 22 dan Laki-laki 33). Total keseluruhan berjumlah 103 orang.
• BIG telah mengadakan pelatihan pengadaan yang menggunakan dana pinjaman luar negeri, dengan peserta 28 orang (11 perempuan dan 17 laki-laki).

• Pada tahun 2025 dari kegiatan peningkatan yang telah dilaksanakan untuk keikutsertaan perempuan sebagai berikut

1. BPSDM: 49 Orang
2. DJTR: 12 Orang
3. DJPHPT: 38 Orang
4. BIG: 11 Orang

• Sehingga total perempuan yang telah dilatih pada tahun 2025 mencapai 110 orang (29.97%) dari total keseluruhan peserta (367 Orang) yang mengikuti kegiatan.

• Kementerian ATR/BPN

1. Dokumen Keputusan Sekretaris Ditjen SPPR ATR/BPN No. 8.1/SK-300.14.PR.03.02/1/2026 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Sekretaris Ditjen SPPR ATR/BPN No 1/SK.300/14.PR.03.02/I/2026 tentang Penunjukan dan Penetapan Kelompok Kerja Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terintegrasi Tahun Anggaran 2026.
2. Dokumen Study on The Preparation of One Spatial Planning Policy Strategic Framework as A Spatial Reference for The Implementation of Sustainable Development. Output dari kegiatan DJTR ATR/BPN.
3. Petunjuk Pelaksanaan Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat yang dikeluarkan oleh Ditjen PHPT ATR/BPN No B/AT.02/2548-400/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025

• Badan Informasi Geospasial 

1. Modul pembelajaran untuk 3 program pelatihan sejumlah 20 modul, yaitu program pelatihan fungsional surveyor pemetaan tingkat ahli, desktop GIS open source dan penginderaan jauh tingkat dasar

• Kementerian Dalam Negeri

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/4206/SJ, yang ditujukan kepada seluruh gubernur dan bupati/walikota di seluruh Indonesia mengenai pendanaan untuk mendukung penentuan, pengesahan, dan ratifikasi batas-batas desa.